fbpx
Visi Pengadilan Agama Probolinggo yakni : “Terwujudnya masyarakat Probolinggo yang berkeadilan, sejahtera dan berakhlak mulia”

Mediasi

Adapun prsedur mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2008 dibagi dalam dua tahap yaitu : tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi.

1. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Tahap pra mediasi diatur dalam bab II yang terdiri dari Pasal 7-12. tahap ini merupakan persiapan kearah proses mediasi, sebelum pertemuan dan perundingan membicarakan penyelesaian materi pokoksengketa dinilai lebih dahulu, dipersiapkan prasarana yang dapat menunjang penyelesaian sengketa melalui perdamaian.

Hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu di upayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim. Hal ini sesuai dengan petunjuk PERMA No 1 Tahun 2008 dalam Pasal 2 Ayat (2,3). Oleh karena itu pada sidang pertama yang dihadiri para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi dan ketidak hadiran turut tergugat tidaklah menghalangi proses mediasi sebagaiman disebutkan dalam pasal 7 Ayat (1,2) yakni:

1). Pada sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi

2). Ketidak hadiran pihak Turut Tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi

Selanjutnya hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesepakatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Untuk jangka waktu penundaan ini biasanya dalam praktik selama ini sidang ditunda selama 30 hari atau 22 hari sejak pemilihan/penetapan penunjukan mediator, hal ini sesuai dengan PERMA No 2 Tahun 2003, namun dengan adanya PERMA No 1 Tahun 2008 disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (5) bahwa “Hakim wajib menunda proses persidanga perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi”. Sedangkan jangka waktu penundaan tersebut adalah 40 hari sejak terpilihnya mediator dan dapat diperpanjang denga 14 hari kerja, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 13 Ayat (3,4) yakni:

3). Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (emat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (5) dan (6).

4). Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

Pada sidang pertama hakim juga diwajibkan untuk memberilakan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi, kemudian hakim mewajibkan pada hari itu juga paling lama 2 hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator yang dimiliki oleh pengadilan. Jika tidak dapat bersepakat tentang penggunaan mediator yang dikehendaki, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim baik memeriksa pokok perkara yang bersertifikat atau tidak bersertifikat untuk menjalankan fungsi mediator. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1 s.d 6) yakni:

1). Setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.

2). Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.

3). Ketua Majelis Hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.

4). Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim

5). Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator

6). Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

2. Tahap Proses Mediasi

Tahap proses mediasi ini diatur dalam bab III yang terdiri dari Pasal 13-19. Dalam tahap ini mediasi dinyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume kepada satu sama lain dan kepada mediator, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Ayat (1,2) yakni :

1). Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepda mediator.

2). Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ketidaksepakatan para pihak tentang mediator, masing-masing dapat menyerahkan resume kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Resume perkara yang dimaksud adalah dokumen yang isinya mengenai penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi diantara para pihak sehingga sengketa ini kemudian dibawa ke muka pengadilan, dan juga mengenai usulan dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan. Penyerahan resume kepada para pihak dan mediator akan memperlancar proses mediasi karena mereka dapat mempelajari duduk perkara, bagi para pihak diharapkan dapat memahami kepentingan pihak lawan, dengan demikian mereka tidak akan bertahan pada keinginannya yang pada akhirnya dapat menyebabkan mediasi gagal (dead lock).

Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk proses penyelenggaraan mediasi, apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus, mediator dapat mengundang seorang ahli atau lebih dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangannya yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak, kesemua tersebut di atas merupakan tugas mediator sesuai dengan ketentuan PERMA dalam Pasal 15 Ayat (1 s.d 4).

1). Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahasdan disepakati.

2). Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

3). Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

4). Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, keputusan melakukan kaukus berada di tangan mediator, dan sebaliknya yang harus mendapat persetujuan para pihak.

Dalam hal mediasi mengasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak

Video Profile

© 2017 Pengadilan Agama Probolinggo IT_Paprob
Ubah Bahasa »