fbpx
Visi Pengadilan Agama Probolinggo yakni : “Terwujudnya masyarakat Probolinggo yang berkeadilan, sejahtera dan berakhlak mulia”

Peninjauan Kembali

  1. Pemohon Peninjauan Kembali menghadap petugas Meja I dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
  2. Petugas menerima dan membuatkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PK.
  3. Petugas  mengklarifikasi nomor  perkara dan tanggal putus dan melakukan cross-check dengan Buku Induk Register Gugatan/ Permohonan dan Buku Induk Register Kasasi.
  4. Petugas menghitung hari apakah permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru (novum).
  5. Terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut tetap diterima dan dicatat, kemudian Panitera  membuat surat keterangan bahwa permohonan Peninjauan Kembali telah lampau waktu.
  6. Petugas Meja I membuatkan SKUM.
  7. Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditanda tangani Pemohon Peninjauan Kembali yang belum ditandatangani panitera.
  8. Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR), Bukti Penyetoran Bank, SKUM dan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali.
  9. Petugas  Kasir menerima Akta Pernyataan Peninjauan  Kembali disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali.
  10. Petugas  membukukan uang panjar biaya Peninjauan Kembali yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Permohonan Peninjauan kembali.
  11. Petugas memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM.
  12. Petugas Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali beserta asli SKUM kepada Pemohon Peninjauan Kembali.
  13. Pemohon Peninjauan Kembali menerima kembali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada petugas  Meja II.
  14. Petugas menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali.
  15. Petugas menyerahkan Akta Per-nyataan Peninjauan Kembali kepada Panitera untuk ditanda tangani.
  16. Petugas mencatat dalam register induk perkara Peninjauan Kembali sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM
  17. Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali beserta lembar pertama SKUM
  18. Pelimpahan berkas permohonan Peninjauan Kembali oleh Petugas Meja II ke Petugas Meja III.
  19. Petugas menerima berkas permohonan Peninjauan Kembali  melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi.
  20. Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan Peninjauan Kembali dengan Bundel A, salinan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, Akta  Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, dan relaas pemberitahuan isi putusan.
  21. Petugas Meja III membuat daftar check-list kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sebagai kontrol proses perkara.
  22. Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali, memori Peninjauan Kembali, dan kontra memori Peninjauan Kembali.
  23. Petugas memberitahukan permohonan Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali dengan disertai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK.
  24. Petugas Meja III menerima Alasan-alasan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali pada saat pemohon mendaftarkan permohonan  PK.
  25. Petugas memberitahukan / menyerahkan alasan Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan relaas                      pemberitahuan/penyerahannya.
  26. Petugas menerima jawaban dari termohon atas alasan permohonan PK dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima Alasan permohonan PK.
  27. Pengiriman berkas dan biaya perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI.
  28. Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung.
  29. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5, 1 rangkap untuk Mahkamah Agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada Pengadilan Tinggi Agama, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip.
  30. Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
  31. Biaya perkara Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung melalui bank.
  32. Bukti setoran bank untuk perkara Peninjauan Kembali tersebut dimasukkan dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung.
  33. Petugas memphotocopy Isi dari bundel B  untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum.
  34. Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali Selesai.

Video Profile

© 2017 Pengadilan Agama Probolinggo IT_Paprob
Ubah Bahasa »