(AKTE CERAI, SALINAN PUTUSAN, SALINAN PENETAPAN)

Dalam setiap perkara yang diajukan, pasti terdapat hasil. Entah hasil tersebut berupa kesimpulan, maupun yang lainnya. Yang dimaksud dengan hasil disini adalah produk yang dihasilkan setelah adanya tanggapan dari pengadilan sebagai umpan balik dari pengajuan perkara.

Produk pengadilan sendiri bermacam-macam. Meskipun secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni putusan dan penetapan, sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang.

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).

Syarat pengambilan produk pengadilan :

• Pihak bersangkutan atau melalui kuasa Advocat/ Pengacara
• Menyampaikan nomor perkara, memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopi KTP (serta KK bagi permohonan akta cerai)
• Kuasa insidentil (orang tua/ saudara kandung) untuk mengambil produk pengadilan disamping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa menyertakan surat kuasa bermaterai@10000 yang ditandatangani pemberi kuasa dan diketahui oleh kepala desa/ lurah setempat.
• Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk produk pengadilan

PERSYARATAN PENGAMBILAN DUPLIKAT AKTA CERAI

• Pihak bersangkutan atau melalui kuasa Advocat/ Pengacara
• Memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan salinan KTP serta KK bersangkutan
• Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat (tempat tinggal/ domisili bersangkutan)
• Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa bersangkutan belum menikah kembali sejak bercerai hingga pengajuan permohonan ini 
• Kuasa insidentil (orang tua/ saudara kandung) untuk mengambil duplikat akta cerai disamping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa menyertakan surat kuasa bermaterai@10000 yang ditandatangani pemberi kuasa dan diketahui oleh kepala desa/ lurah setempat.
• Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk produk pengadilan