logo

Pendampingan PTA Surabaya Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2020

Selasa, 16 Juni 2020 Tim Pendampingan Zona Integritas PTA Surabaya melaksanakan pemantauan serta pendampingan kepada Pengadilan Agama Proboliggo yang diketuai oleh Hakim Tinggi dan
Pendampingan PTA Surabaya Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2020

Peluncuran Inovasi Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2020

Dengan mengucapkan Bismillah dan disaksikan oleh seluruh pegawai PA Probolinggo beserta beberapa undangan, Bapak Drs M. Edy Afan M.H Ketua Pengadilan Agama Probolinggo pada hari ka
Peluncuran Inovasi Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2020

Sistem Integrasi Informasi Proses Pengadilan secara Daring

  "A.C.O Integrated Information System" atau dalam kata lain Sistem Integrasi Informasi Proses Pengadilan secara Daring merupakan sebuah Aplikasi yang memberikan
Sistem Integrasi Informasi Proses Pengadilan secara Daring

Semangat Pagi Zona Integritas Pengadilan Agama Probolinggo

Kamis (28-5-2020) dengan semangat “pagi…pagi...pagi..!” yang selalu diserukan oleh seluruh unsur Pengadilan agama Probolinggo sebagai bara pengobar tekad mewujud
Semangat Pagi Zona Integritas Pengadilan Agama Probolinggo

Pemeriksaan Saksi Melalui Media Teleconfrence oleh Pengadilan Agama Probolinggo

Pada hari kamis, tanggal 30 April 2020 Masehi bertepat dengan 7 Ramadhan 1441 Hijriah pukul 10.00 WIB dalam rangka mewujudkan Peradilan Agama modern berbasis teknologi informasi da
Pemeriksaan Saksi Melalui Media Teleconfrence oleh Pengadilan Agama Probolinggo

Biaya Perkara

Blangko Gugatan Yaitu Blanko untuk membuat gugatan atau permohonan secara mendiri

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Pembuatan Gugatan Mandiri

Aplikasi Layanan Pembuatan Gugatan/Permohonan secara mandiri memudahkan akses masyarakat pencari keadilan membuat gugatan/permohonan

A. C. O

Aplikasi informasi secara online terkait proses perkara kepada pihak berdasarkan permintaan dari para pihak yang sudah teregister/ terdaftar sebelumnya dan terkoneksi dengan SIPP

E-Litigasi

Administrasi dan persidangan secara elektronik dan diterapkan secara menyeluruh pada perkara-perkara tertentu

COVID-AC

Aplikasi (COVID-AC) memberikan jaminan keaslian akta cerai yang telah diterbitkan terkoneksi SIPP dengan mudah tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan lainnya

TPM-N

Layanan Pengambilan produk pengadilan secara daring melalui media pesan WA terenscript yang terkoneksi dengan layanan ambil langsung (Drive Thru-APP)

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 3464

Eksistensi Hak Ulayat dalam Era Investasi

Eksistensi Hak Ulayat dalam Era Investasi

(oleh: Fani Suma Pratama – PA Probolinggo)

 

I. Pendahuluan.

1. Latar Belakang.

Agraria sebagai sumber daya alam merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi Negara Republik Indonesia. Pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah ditujukan untuk menggerakan berbagai sektor dengan ditunjang dari berbagai sektor pula. Seperti keterkaitan antara sektor agraria dengan sektor ekonomi. Bahwa dalam menunjang dan menggerakkan pembangunan yang begitu cepat sehingga dibutuhkan sumber daya alam, baik sumber daya alam produksi dan lahan untuk penunjang dan menjadi fondasi dari pembangunan. Pandangan ekonomi yang melihat agraria sebagai factor produksi[1]. Tanah merupakan bagian kehidupan masyarakat bahan kehormatan, dan bukan hanya itulah tanah dipandang sebagai factor produksi tetapi lebih dari itu tanah mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat[2]

Sector ekonomi dalam kegiatannya makin beragam, hampir tidak ada sumber daya alam yang tidak tergarap, wilayah agen–agen ekonomi seperti perusahaan yang menjadi misi pembangunan makin menyebar dan tidak ada wilayah di seluruh negeri ini yang tidak tersentuh kegiatan pembangunan.

Proses pembangunan yang fenomenal tersebut membuat disatu sisi penguasaan sumber daya alam terutama wilayah atau lahan menjadi semakin penting, dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan persediaan akan tanah terbatas, sehingga makin banyak timbul benih-benih konflik yang mewarnai perjalanan pembangunan itu sendiri. Pemecahannya tidak semata-mata bersifat teknis yuridis tetapi juga menyangkut pertimbangan social ekonomis.

Semasa pemerintahan orde baru terjadi konflik agraria pada awalnya terjadi lewat instrumen hukum yang berupa ketentuan perundang-undangan yaitu: ketentuan-ketentuan pokok kehutanan (UU No.5 tahun 1967. 1967, LN No.8), undang-undang penanaman modal UU No.1 tahun 1970 tentang PMA dan UU No. 6 tahun 1968 yang dirubah dengan (UU No. 25 tahun 2007. 2007, LN No.67). Selain itu muncul ketentuan yang sederajat sebanding dengan undang-undang yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, serta peeraturan pemerintah No. 4 tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia[3].

Globalisasi melalui rezim WTO telah mendorong bagi dunia berkembang untuk memberi dan mendatangkan kemudahan bagi investasi untuk menikmati sumber-sumber agraria. Dengan pendekatan seperti itu memunculkan ideology dominan globalisasi dengan menikmati sebanyak-banyaknya sumber-sumber agraria. Terkait dengan uraian diatas maka fungsi Negara sangatlah penting sebagai badan yang memiliki otoritas dalam menguasai sumber-sumber tersebut sebagai fungsi yang fundamental yang telah diatur dalam konstitusi.

Pelaksanaan penguasaan sumber daya tersebut ditujukan untuk kepentingan rakyatnya, sehingga dalam penguasaan tersebut Negara memiliki peran mengelola dan memiliki sumber tersebut demi kemashalatan rakyatnya. Oleh karena itu munculah UU pokok agraria No.5 tahun 1960 sebagai manifestasi penguasaan Negara terhadap sumber daya yang diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam hak menguasai Negara atas bumi, air dan ruang angkasa digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Artinya bahwa Negara harus senantiasa mensejahterakan rakyatnya, tugas Negara dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) selain melindungi kebebasan warga sipil, juga melindungi gaya hidup rakyat, (1) pengaruh langsung sebagai akibat dari akibat pengakuan dan perlindungan hak-hak social,(2) pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi kekuasaan dan keahlian,(3) harapan bahwa masalah kemasyarakatan dapat dipecahkan dengan ikut sertanya penguasa[4].

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dengan pola pembangunan terutama pembangunan fisik atau secara nyata yaitu pembangunan infrastuktur. Pada infrastructur summit tanggal 17-18 januari 2005, Sri Mulyani sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengemukan bahwa srategi pembangunan yang dilakukan di Indonesia dilakukan 3 bagian. (1) kebijakan yang diarahkan pada investasi sektoral yang lebih menguntungkan secara komersial termasuk dalam kebijakan ini adalah pembangunan jalan tol, air, sanitasi, pelabuhan, dan telekomonikasi.(2) memfokuskan sumber daya pada sector yang tidak menguntungkan secara komersial seperti jalan raya dan investasi membantu rakyat miskin dan komunitas-komunitas yang tempat tinggalnya jauh.(3) secara aktif menjembatani kesenjangan infrastuktur public dan swasta, sehingga perlu disiapkan sejumlah peraturan untuk menghapus hambatan dan meningkatkan peran atau partisipasi sector swasta dalam pembanguna infrasruktur tersebut yang dikerjakan oleh pemerintah, maka perolehan tanah untuk pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan lewat lembaga pengadaan tanah secara musyawarah dengan memberikan ganti kerugian kepada yang melepas atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Konsepsi penguasaan Negara atas sumber daya alam terutama terkait dengan tanah tersebut tidak terlepas dari hak penguasaan atas tanah yang terdiri dari hak bangsa Indonesia atas tanah, hal menguasai Negara atas tanah, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak perorangan atas tanah yang terdiri dari: hak-hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan yang kesemua berlandaskan hukum adat, sehingga selama konsep pengusaan tersebut bersumber dan berasaskan hukum adat, yang mana dalam asas-asas dlam UUPA tersebut karena sebagai wujud dasar maka dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan UUPA dan peratran pelaksananya, dengan demikian dalam pembuatan peraturan pelaksana UUPA harus menjiwai asas yang terdapat dalam UUPA[5]. Namun dalam era globalisasi kegiatan investasi yang menjadi tulang punggung pembangunan akan mendistorsi hak ulayat tersebut, hal ini lah yang sering terjadi konflik antara investor dan masyarakat adat atau pemerintah dan masyarakat  adat, akibat sudut pandang yang berbeda.

Hak ulayat bukan merupakan hak milik perorangan, namun berdimensi privat serta memiliki hak penguasaan yang dijamin oleh UUPA No.5 tahun 1960, pasal 3 karena hukum adat sebagai dasar utama, namun tidak semuanya bahwa hukum adat menjadi dasar utama tetapi juga sebagai pelengkap yakni sifat-sifatnya yang diatur dalam pasal 5, pasal 56 dan pasal 58 UUPA. Hak ulayat merupakan serangkain wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut, adapun termasuk hukum public, berupa tugas dan wewenang untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan dan penguasaan serta pemeliharaannya[6].

 

2. Permasalahan.

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan, diantaranya, Bagaimanakah eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Era Investasi dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat masyarakat hukum adat tersebut?

 

 

Bab II.

Pembahasan.

 

1. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

A. Pengertian Hak Ulayat.

Menurut van vollehoven didalam bukunya Boedi harsono menyebutkan dengan istilah ”beschikkingrecht ” yang tidak bisa disalin kedalam bahasa indonesia, UUPA memakai hak ulayat, sebenarnya untuk hak tersebut hukum adat tidak memberikan nama. Nama yang ada menunjukan kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ulayat artinya wilayah. Dalam bukunya Ter Haar, Beginselen en stetsel van het adat recht banyak daerah yang mempunyai nama untuk lingkungan wilayah itu, misalnya tanah wilayah sebagai kepunyaan (pertuanan-ambon), sebagai tempat memberi makan (panyampeto-kalimantan), sebagai daerah yang dibatasi (pewatasan-kalimantan, prabumian-bali, wewengkon-jawa) atau sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain (totobuan-Bolaang mongondaow), akhirnya dijumpai istilah-istilah lainnya torluk(angkola), limpo(sulawesi selatan), payar(bali), paer(lombok), ulayat(minangkabau).

Sifat komunal menunjukan kepada adanya hak-bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat[7]. Pada pasal 3 UUPA disebutkan bahwa”dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi”.

 

Hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum (rechtgemeenschap) atas tanah yang bukan merupakan hak milik[8]. Persekutuan hukum ini digambarkan oleh Van Diijk sebagai;

Perikatan manusia semacam itu yang mempunyai anggota-anggota yang merasa dirinya terikat dalam kesatuan yang bersatu-padu dan penuh solidaritas; dalam mana anggota-anggota tertentu berkuasa untuk bertindak untuk kesatuan itu seluruhnya dan dalam masa anggota-anggota memepunyai kepentingan bersama, jadi perikatan yang bertindak dalam pergaulan hukum sebagai kesatuan[9]

 

Menurut Maria S.W Sumajono yang dikutip Urip santoso [10], pengertian hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah dan seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar.

Pengertian hak ulayat menurut Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999, pasal 1 angka 1menyebutkan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan wilayah lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Pada pasal 1 angka 2 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 disebutkan mengenai tanah ulayat adalah bidang tanah yang atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Ketentuan dalam pasal 3 UUPA berpangkal adanya pengakuan adanya hak ulayat dalam hukum tanah nasional, yang disertai 2 syarat, yaitu menganai eksistensinya dan pelaksanaanya. Bilamana dalam kenyataannya di lingkungan kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang bersangkutan memang masih ada, palaksanaan harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi, demikian yang dijelaskan dalam pasal 3 dan Penjelasan Umum angka II nomor 3 UUPA.

B. Pengakuan Hak Ulayat.

            Pengakuan hak ulayat secara fundamental berasal dari pasal 18 ayat 2 UUD 1945 amandemen ke-2, pasal 3 UUPA dan Penjelasan Umum angka II nomor 3 UUPA, dan didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999, Keppres No.34 tahun 2003, Keppres 36 tahun 2005 menyangkut upaya kepastian hukumnya.

            UUPA tidak secara khusus membentuk dan mengatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung secara hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat sejalan dengan sifat hukum adat yang dinamis, pada kenyataanya cenderung melemah.

            Kecenderungan melemahnya dipercepat dengan bertambah kuatnya hak-hak individu, memulai pengaturannya dalam bentuk hukum tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian hak, sehingga penadahannya dalam bentuk hak menguasai dari negara dengan konsep menggantikan peran kepala adat atau tetua adat dalam hubungannya dengan tanah yang sudak dimiliki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang besangkutan, seperti halnya tanah-tanah didaerah lainya[11].

            Hak ulayat pun tidak didaftar. UUPA tidak memerintahkan tidak merintah pendaftarannya, dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 secara sadar tidak dimasukkan kedalam golongan objek pendaftaran tanah. Alasan teknis secara nyata tidak mungkin terpenuhi dan tidak mungkin, karena batas-batas tanahnya tidak mungkin dipastikan akan menimbulkan sengketa antar masyarakat hukum berbatasan. Dan akan bertentangan dengan sifal alamiah dari hak ulayat tersebut.

            Hak ulayat yang sudah melemah tidak akan dikembalikan menjadi kuat kembali. Yang sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan kembali. Dan, di daerah yang kenyataanya tidak pernah ada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat, tidak akan diciptakan hak ulayat baru.

            Syarat-syarat berlakunya hak ulayat menurut UUPA:

  1. Hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada;
  2. Pelaksanaan hak ulayat sesuai dengan kepentingan nasional;
  3. pelaksanaan hak ulayat sesuai dengan kepentingan negara yang berdasarkan persatuan dan kesatuan bangsa;
  4. pelaksanaan hak ulayat tidak boleh peraturan perundang-undang dan peraturan–peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak ulayat melahirkan kewajiban dan wewenang bagi pemegang atau pelaksana hak ulayat tersebut, lahirnya hak tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun-temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang  bersangkutan, disamping itu ikatan bukan hanya saja secara fisik tetap bersifat phiskis yaitu religiomagis dan hubungan itu pada dasarnya berlangsung abadi sepanjang adanya masyarakat adat.

Isi dari wewenang hak ulayat adalah;

  1. mengatur dan menyelengarakan penggunaan tanah dan pemeliharaan;
  2. mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah;
  3. mengatur dan menetapkan hubungn hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah, seperti jual-beli, warisan dan lain-lainya.

Pemegang hak ulayat dan pelaksana hak ulayat, pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, terdiri dari orang-orang atau warga bersangkutan. Pelaksana hak ulayat adalah penguasa adat masyarakat hukumdat yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan tetua adat lainnya, penguasa adat dalam hubungan dengan tanah ulayat merupakan pelaksanaan kewenangan termasuk hukum publik sebagai petugas masyarakat hukum adat. Dalam pasal 5 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 memberikan pengaturan mengenai pengakuan adanya atau tidaknya hak ulayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah[12]. Pada pelaksanaan penelitian dan penentuan adanya hak ulayat pemerintah daerah mengikut sertakan berbagai pihak, diantaranya tetua hukum adat masyarakat yang ada disekitar daerah bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, instansi-instansi yang memgelola sumber daya alam.keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kortografi dan apabila memungkinkan menggambar batas-batas serta mencatat dalam daftar tanah. Keberadaan hak ulayat dinyatakan dalam peta pendaftaran, tetapi tidak diterbitkan sertipikat, sebab bukan objek pendaftaran tanah.

Pengakuan eksistensi hukum adat dan penghormatan terhadapnya dalam bentuk pengadopsian atau penerimaan nilai-nilai hukum tanah adat kedalam hukum agraria nasional ditunjukkan dalam pasal 3 UUPA, memuat materi politik hukum pertanahan, bahwasanya hak ulayat sebagai representasi hak atas tanah dalam kerangka hukum tanah adat dapat ditegakkan apabila;

  1. hak ulayat atau serupa masih ada dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat;
  2. selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penegakan sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan negara;
  3. tidak bertentangan dengan undang-undang dan perturan yang lebih tinggi, artinya kedudukan hukum tanah adat berada dibawah UUPA dan hukum pertanahan nasional.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, masyarakat atau persekutuan masyarakat adat tidak lagi bebas dalam menjalankan hak ulayatnya. Telah ada campur tangan negara untuk mengurangi kewenangan dari masyarakat atau persekutuan untuk melaksanakan hak ulayatnya melalui idiom-idiom seperti kepentingan nasional, kepentingan negara, persatuan bangsa yang semuanya absurd subjektif dan multi interpretasi[13].

 

C. Eksistensi Hak Ulayat kaitannya dengan Investasi.

            Kegiatan investasi tidak bisa terlepas dengan faktor produksi, tanah adalah salah satunya, sehingga tanah menjadi sumber objek terjadi konflik. Dalam kegiatan investasi pemakaian tanah untuk keperluan investasi adalah HGU, HGB dan hak pakai[14], sehingga untuk kegiatan investasi peran negara sangat penting dan dominan mengatur agar tidak terjadi konflik dan kegiatan inventasi tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat.

            Bukti dominasi negara diperkokoh dengan ketentuan dalam konstitusinya. Di indonesia hal tersebut diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD’45, dari tolak pangkal ini maka dilanjutkan penjabarannya dalam pasal 2 ayat 1 UUPA dimana berasal dari pasal 1 UUPA yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkadung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan pada pasal 2 ayat 2 UUPA ini memberikan wewenang hak menguasai negara atas tanah. Hal ini memberikan gambaran bagaimana hubungan antara hak ulayat dengan hak menguasai negara atas tanah, bahwa hak menguasai negara atas tanah merupakan hak ulayat yang diangkat paling tinggi, yaitu pada tingkatan tertinggi yang mengenai tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

            Pengakuan adanya eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat dikualifikasi oleh Boedi harsono, apabila; Pertama, masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat. Kedua, masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai ”lebensraum” dan Ketiga, masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

            Pasal 2 ayat 2 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun1999, memberikan pengakuan hak ulayat dengan syarat;

  1. terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
  2. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan sehari-hari;dan
  3. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan adat tersebut.

Menurut Maria S.W Sumardjono, kreteria penentu ada atau tidaknya hak ulayat adalah, adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat; adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan objek hak ulayat; adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah di wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan, pemanfaatan dan pelestarian tanah diwilayahnya.

Hak ulayat diakui sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa. Pembuat peraturan perundang-undangan menjelaskan jika kepentingan negara dan bangsa menghendaki maka tanah-tanah hak ulayat tersebut bisa diserahkan perusahaan PMA dan PMDN dengan hak yang telah ditentukan dalam penjelasan umum UUPA angka II nomor 3.

Eksistensi hak ulayat menjadi pertaruhan apabila menyangkut dengan hak menguasai masyarakat hukum adat atas wilayahnya, sebagian besar terjadi dalam masyarakat perkebunan dan kehutanan dalam rangka investasi. Pada undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI 167/1999, TLNRI 3587), menggantikan UU No.5 tahun 1967, membawa angin segar pada kebijakan yang menyangkut hubungan antara masyarakat hukum adat dengan hutan yang merupakan hak ulayatnya, namun tampak setengah hati karena tidak mengatur dan pneyebutan hak ulayat dalam pasal-pasal dan penjelasannya yang diatur dalam bab sendiri yang pembahasannya mengenai masyarakat hukum adat. Yang merupakan objek pengaturan terbatas pada masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan dan masyarakat yang ada didalam dan sekitar hutan.

Pasal 67 UU No.40 tahun 1999 menyatakan, bahwa masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadannya, berhak;

  1. melakukan pungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  2. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasar hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan;
  3. mendapat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaanya, jika menurut kenyataanya memenuhi unsur antara lain:

  1. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban(rechtgemeenschap),
  2. ada kelembagaan dalam bentuk perangakat penguasa adatnya,
  3. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, dan;
  4. masih mengadakan pungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Apa yang diatur dalam pasal tersebut sejalan dengan pemikiran mengenai penelitian tentang masih adanya hak ulayat yang diatur dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999, namun berbeda pada objek penelitiannya. Undang-undang No.41 tahun 1999 tidak secara jelas mengakui hak para warga masyarakat hukum adat untuk membuka hutan ulayatnya dan menguasai tanah bekas hutan yang dibuka, kata yang digunakan adalah hak masyarakat hukum adat untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasar hukum adat yang berlaku. Yang secara tegas disebut terbatas pada”mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada pasal 68 undang-undang kehutanan memberikan perkembaangan arah positif, bahwa masyarakat didalam dan sekitar hutan (tidak terbatas pada masyarakat hukum adat saja) berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan. Namun dalam penjelasannya agak kabur, bahwa hilangnya akses itu selain meliputi hak untuk mengambil hasil hutan, juga hak untuk membuka hutan ulayatnya.

Pada dunia pertambangan, tanah menjadi sangat penting kerena tidak telepas hubungannya dengan aktivitas mengelola dan memungut hasil sumber daya yang ada ditanah. Bagi pelaku usaha pertambangan (perorangan atau badan hukum) hal mengenai status tanah menjadi penting yang nantinya menunjang proses pertambangan, misal hak milik maka pelaku usaha pertambangan akan memberikan ganti rugi, bukan hanya tetapi benda-benda diatasnya[15]. Status tanah negara maka pelaku usaha mengajukan permohonan kepada negara melalui BPN untuk memperoleh hak yaitu HGB dan HGU. HGB menyangkut permohonan pemanfaatan tanah untuk bangunan pada lokasi peertambangan dan HGU menyangkut permohonan hak untuk mengusahakan tanah negara demi kepentingan ekploitasi dan eksplorasi.

Pada masyarakat hukum adat, hak ulayat dalam penguasaan tanah ulayat menyangkut bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum. Tanah yang dikuasai atas tanah ulayat berupa HGU dan hak pakai dan cara memperolehannya tanah dengan pelepasan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat[16].

 

2. Pelindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

            Hukum adat sebagai dasar pembentukan UUPA, yaitu sebagai dasar utama dan pelengkap. Sebagai dasar utama yaitu asas-asas, lembaga hukum adat dan sistem hukum adat, sedang sebagai pelengkap sifat hukum adat adalah melengkapi ketentuan-ketentuan yang tidak atau belum terdapat dalam UUPA agar tidak terjadi kekosongan hukum.

            Menurut Soedikno Mertokusomo, hukum adat sebagai dasar utama dijabarkan terkait dengan;

  1. Asas-asas hukum adat yang diambil sebagai dasar;
        1. konsep hukum adat, bahwa hubungan manusia dengan kekekayaan alam bersifat religiomagis; pasal 1 ayat 2 UUPA.
        2. dilingkungkungan masyarakat dikenal hak ulayat, yaitu hak wewenang, kewajiban, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dilingkungan wilayah masyarakat hukum adat; pasal 2 dan 3 UUPA.
        3. selain hak adat ulayat dikenal pula hak perorangan atas tanah; pasal 4 jo pasal 16 UUPA.
        4. asas gotong royong mencegah persaingan dan pemerasan antara golongan yang mampu terhadap yang tidak mampu; pasal 12 (1) UUPA.
        5. perbedaan warga masyarakat adat dan asing dalam kaitan penggunaan, penguasaan kekayaa alam; pasal 9 UUPA.
  2. Lembaga hukum adat; dalam pasal 16 UUPA.
  3. Sistematik hukum adat hubungan manusia dengan tanah, yaitu hak ulayat mengandung 2 unsur, pertama kepunyaan, yaitu semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan dan unsur kewenangan, yaitu mengatur merencanakan dan memimpin penggunaanya.

Bentuk perlindungan hukum terdiri dari bentuk perlindungan preventif dan represif, yang dimaksud preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan mengajukan keberatan atas putusan tersebut sebelum definitif artinya untuk mencegah sengketa, dan represif adalah bentuk perlindungan untuk menyelesaikan sengketa[17].

Pengakuan yang diberikan oleh UUPA terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dengan syarat sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa, menjadi tolak awal adanya bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat, hal tersebut diakomodir dengan dikeluarkannya ketentuan agraria Permen agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999, yang menjadi pedoman penyelesian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.

Dalam UUPA terdapat beberapa prinsip-prinsip dan asas, bahwa setiap tanah diwilayah negara indonesia mempunyai fungsi sosial, selain itu adanya hak menguasai negara dari negara, kedua prinsip inilah yang memberikan kewenangan atas negara terhadap tanah-tanah yang telah memiliki hak atas tanah. Manifestasi kedua prinsip tersebut diakomodir oleh UUPA dan peraturan pelaksana.

Pada hak atas tanah masyarakat hukum adat yaitu hak ulayat maka hal tersebut diatur dalam Penjelasan Umum Angka II nomor 3, yang istilahnya dengan pelepasan hak ulayat dengan recognitie. Sedangkan hak atas tanah yang bukan hak ulayat adalah pencabutan dengan ganti rugi (pasal 18 UUPA). Dalam kebijakan nasional terhadap bidang pertanahan ditentukan pendelegasian wewenang pemerintah atas bidang pertanahan melalui Keppres No. 34 tahun 2003, pasal 2 menyebutkan bahwa adanya sembilan (9) kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah kota atau kabupaten diantaranya; penetapan dan penyelesian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat diwilayah Pemerintah kota atau kabupaten.

Penggantian tanah ulayat yang terkena pengadaan tanah oleh pemeritah disebutkan dalam pasal 14 Peraturan Presiden No.36 tahun 2005, yakni penggatian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Sesudah hak ulayat tersebut beralih kepada negara maka secara hukum status tanah tersebut menjadi tanah negara. Peralihan hak ulayat tersebut melalui recognitie adat[18], yaitu tanda pengakuan secara adat. Pada prakteknya sering diberikan dalam bentuk uang, hal inilah yang menyebabkan presepsi penerima mengira sebagai ”uang ganti rugi”. Pada dunia investasi, investor yang membutuhkan sumber daya yang didalamnya terdapat hak ulayat juga berkewajiban menyerahkan recognitie atas tanah ulayat yang digunakan, dimana proses penggunaan tanah dengan mengajukan permohonan kepada negara. Investor mengambil alih kewajiban negara menyediakan dan menyerahkan recognotie kepada pemilik tanah, sebab-sebab tidak transparasinya pengalihan hak oleh negara kepada investor untuk membayar, inilah yang sering menimbulkan konflik. Untuk penggunaan tanah ulayat apabila waktu yang diberikan habis, maka tanah tersebut kembali pada masyarakat hukum adat dan tidak menjadi tanah negara, hal ini pulalah yang tidak jelas. Alasannya tanah yang telah dilepas dengan kompensai pembangunan di wilayah masyarakat adat adalah kewajiban negara, dan apabila tanah tersebut dikembalikan kepada mayarakat adat, mereka dapat memungut atau memperoleh penghasilan dari tanah tersebut, kerena konsep tanah negara adalah tanah terlantar yang tidak ada penguasaan hak atas tanah tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab III.

Penutup.

 

1.  Pengakuan hak ulayat secara fundamental berasal dari pasal 18 ayat 2 UUD 1945 amandemen ke-2, pasal 3 UUPA dan Penjelasan Umum angka II nomor 3 UUPA, dan didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999, Keppres No.34 tahun 2003, Keppres 36 tahun 2005 menyangkut upaya kepastian hukumnyaPengakuan eksistensi hukum adat dan penghormatan terhadapnya dalam bentuk pengadopsian atau penerimaan nilai-nilai hukum tanah adat kedalam hukum agraria nasional ditunjukkan dalam pasal 3 UUPA, bahwasanya hak ulayat sebagai representasi hak atas tanah dalam kerangka hukum tanah adat dapat ditegakkan apabila;

  1. hak ulayat atau serupa masih ada dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat;
  2. selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penegakan sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan negara;
  3. tidak bertentangan dengan undang-undang dan perturan yang lebih tinggi, artinya kedudukan hukum tanah adat berada dibawah UUPA dan hukum pertanahan nasional.

Dan pengakuan hak ulayat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara, dalam UUPA diatur dalam Penjelasan Umum angka II nomor 3.

2. Dari pengakuan atas hak ulayat tersebut menyebabkan adanya bentuk perlindungan hukum, yaitu dengan pembayaran recognitie kepada masyarakat hukum adat yang tanah terkena pengadaan oleh negara. Bentuk recognitie tersebut adalah pembangunan fasilitas umum dan bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat, pembayaran tersebut dapat dialihkan oleh negara kepada investor atas penggunaan tanah ulayat untuk kegiatan investasinya.

 

 

Daftar Bacaan.

 

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, 2005.

 

I.G. Rai Widjaya, Penanaman Modal;pedoman prosedur dan menjalankan perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

 

H.salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

 

Philipus Mandiri Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

 

Sri Soedewi Masjchun S. himpunan karya tentang hukum jaminan:pembebanan hipotik atas bangunan diatas tanah milik bersama, liberty, Yogyakarta, 1982.

 

Urip Santoso, hukum agraria dan hak atas tanah, kencana, Jakarta, 2006.

 

Van Diijk, Pengantar Hukum adat Indonesia, terjemahan R. Soehardi, Cet. Ke.6, Sumur, Bandung, 1983.

makalah

A.A Oka Mahendra, mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan social dalam kebijaksanaan pembanguan pertanahan, bahan makalah dalam pada symposium pertanahan DPP golkar 11-14 september 1990

Gunawan wiradi, reforma agraria dalam perbandingan di beberapa Negara, bahan ceramah dalam lokakarya latihan penelitian masalah pertanahan dan agraris, SDP/SAE-UNS, Solo, 19 oktober 1981-9 januari 1982.

Sri hajati, upaya pembaharuan hukum agrarian nasional dalam menunjang investasi, yuridika vol.15 No.6 nopember-desember 2000.

Sri hajati, penyederhanaan macam hak atas tanah dalam rangka pembaharuan hukum agraria nasional, yuridika vol.21 No.3 mei-juni 2006.

Peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok hukum Agraria. Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang kehutanan.

Permen Agraria/kepala BPN No. 5 tahun 1999. Keppres No.34 tahun 2003.

Perpres No.36 tahun 2005.

 

[1] Gunawan wiradi, reforma agraria dalam perbandingan di beberapa Negara, bahan ceramah dalam lokakarya latihan penelitian masalah pertanahan dan agraris, SDP/SAE-UNS, Solo, 19 oktober 1981-9 januari 1982.

[2] A.A Oka Mahendra, mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan social dalam kebijaksanaan pembanguan pertanahan, bahan makalah dalam pada symposium pertanahan DPP golkar 11-14 september 1990

[3] Sri hajati, upaya pembaharuan hukum agrarian nasional dalam menunjang investasi, yuridika vol.15 No.6 nopember-desember 2000

[4] Philipus Mandiri Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.79

[5] Soeprapto, Undang-udang Agraria dalam praktek , UI Press, Jakarta, 1986, h.17

[6] Boedi harsono, hukum agraria Indonesia:sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, 2005. h.185

[7]ibid h.181.

[8] Sri hajati, op cit, h. 453

[9] Van Diijk, Pengantar Hukum adat Indonesia, terjemahan R. Soehardi, Cet. Ke.6, Sumur, Bandung, 1983. h.3

[10] Dosen  Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam diktat kuliah politik hukum agraria dan pertanahan.

[11] Boedi harsono,op.cit. h.193

 

[12] Urip santoso, hukum agraria dan hak atas tanah, kencana, Jakarta, 2006, h.81

[13] Sri hajati, penyederhanaan macam hak atas tanah dalam rangka pembaharuan hukum agraria nasional, yuridika vol.21 No.3 mei-juni 2006.h.240

[14] I.G. Rai Widjaya, penanaman modal;pedoman prosedurdan menjalankan perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005. h.27

[15] H.salam HS, Hukum Pertambangan Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.25

[16] Sri Soedewi Masjchun S. himpunan karya tentang hukum jaminan:pembebanan hipotik atas bangunan diatas tanah milik bersama, liberty, Yogyakarta, 1982.h.9

[17] Philipus M. Hadjon, Op.cit h.2

[18] Sri hajati, op cit h.460

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Probolinggo Kelas IB

Jalan Raya Bromo KM.07 Kota Probolinggo
Jawa Timur 67223

(0335) 421736

(031) 4430559

paprob@pa-probolinggo.go.id



Jam Layanan

Selama Pandemi COVID-19

Jam Kerja

Senin - Kamis :

Pukul 07.30 - 16.00

Jum'at :

Pukul 07.00 - 16.00

Jam Pelayanan

Senin - Kamis :

Pukul 08.00 - 13.00

Jum'at :

Pukul 08.00 - 11.00

Jam Sidang

Senin - Rabu :

Pukul 09.00 - Selesai