A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

• Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013
• Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014  Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Instansi pemerintah
• PP No 61 TH 2010 tentang pelaksanaan undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU No 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 026/KMA/SK/II/2012

 

B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

• Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung
• Undang – Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
• Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri No 210/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
• Undang – Undanga Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

 

C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGA

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 50/PMK.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 57/PMK.06/2018 Tentang Perubahan Ataas Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementrian Negara/Lembaga
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 186/PMK.05/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan no 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 379/PB/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 494/PB/2017 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 531/PB/2018 Tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Tentang System Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 237/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah

 

D. PEDOMAN LAINNYA

• Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republic Indonesia No Kma/080/Sk/Viii/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan
• Peraturan Presiden Republik Indonesia No 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
• Peraturan Presiden Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
• Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
• Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
• Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Undang-Undang Republik Indonesia No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama