logo

Pimpinan PA Probolinggo Mengikuti Penandatanganan MoU antara Badilag dan UIN Raden Fatah Palembang

Pengadilan Agama Probolinggo mengikuti agenda Penandatanganan MoU antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama  (Dirjen Badilag) dengan Universitas Islam Negeri (IAIN)
Pimpinan PA Probolinggo Mengikuti Penandatanganan MoU antara Badilag dan UIN Raden Fatah Palembang

Berbagi Kenangan Terindah dalam Acara Pisah Sambut Panitera PA Probolinggo

Bertempat di Aworjiwa Cafe, seluruh aparatur Pengadilan Agama Probolinggo menggelar Acara Malam Pisah Sambut Panitera Pengadilan Agama Probolinggo pada Selasa, 16 Juli 2024. Ac
Berbagi Kenangan Terindah dalam Acara Pisah Sambut Panitera PA Probolinggo

Rapat Dinas PA Probolinggo Bulan Juli 2024 Gerakkan Semangat Perubahan Positif dalam Pelayanan Peradilan

Pengadilan Agama Probolinggo melaksanakan Rapat Dinas Bulan Juli Tahun 2024 pada Selasa, 16 Juli 2024. Bertempat di Ruang Sidang Utama PA Probolinggo, agenda tersebut dipimpin
Rapat Dinas PA Probolinggo Bulan Juli 2024 Gerakkan Semangat Perubahan Positif dalam Pelayanan Peradilan

Dharmayukti Karini Cabang Probolinggo Laksanakan Pembagian Bantuan Dana Beasiswa Tahun 2024

Bertempat di Pengadilan Negeri Probolinggo, Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Probolinggo melaksanakan Pembagian Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) pada Jumat, 12 Juli 2024. Acara ini
Dharmayukti Karini Cabang Probolinggo Laksanakan Pembagian Bantuan Dana Beasiswa Tahun 2024

Wakil Ketua PA Probolinggo Hadiri Rapat Persiapan Penyusunan Majalah Peradilan Agama secara Daring

Wakil Ketua PA Probolinggo, Bapak YM. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. mengikuti rapat persiapan penyusunan Majalah Peradilan Agama edisi 24 secara daring pada Kamis, 11 Juli 2024
Wakil Ketua PA Probolinggo Hadiri Rapat Persiapan Penyusunan Majalah Peradilan Agama secara Daring

Balnko Gugatan

Blangko Gugatan Yaitu Blanko untuk membuat gugatan atau permohonan secara mendiri

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan Mandiri

Aplikasi Layanan Pembuatan Gugatan/Permohonan secara mandiri (Panduan dapat diakses melalui https://bit.ly/Panduan_Aplikasi)

aco

Aplikasi informasi secara online terkait proses perkara kepada pihak berdasarkan permintaan dari para pihak yang sudah teregister/ terdaftar sebelumnya dan terkoneksi dengan SIPP

elitigasi

covidac

Aplikasi Validasi Akta Cerai untuk memvaliasi keaslian akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Probolinggo

drivethrue

Layanan Pengambilan produk pengadilan secara daring melalui media pesan WA terenscript yang terkoneksi dengan layanan ambil langsung (Drive Thru-APP)

laporsakera

Layanan Antar Produk Pengadilan Sampai Ke Rumah untuk kaum disabilitas yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia

tapelinggo

Layanan Terpadu Perubahan Status Masyarakat Probolinggo sehingga masyarakat bisa merubah identitas di Pengadilan Agama Probolinggo

pitagawai

Aplikasi Validasi Akta Cerai untuk memvaliasi keaslian akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Probolinggo

sivero

Asisten Virtual Pengadilan Agama Probolinggo adalah aplikasi informasi secara virtual tentang pengadilan agama probolinggo

PSPPRO

Pintu Akses Khusus Pegawai untuk membatasi antara Pegawai dan Para Pihak

Fasum

IKM

IPK

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 111

Nenek Asyani dan Hukum yang Ringkih

Oleh Achmad Fauzi

Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo

Artikel ini diterbitkan di Koran Media Indonesia tanggal 19 Maret 2015

Panggung hukum kembali riuh seiring mencuatnya parodi kasus remeh-temeh di pengadilan. Lakon nya seorang nenek ringkih berusia senja bernama Asyani. Ia saat ini sedang duduk di kursi pesakitan karena didakwa mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi pada 7 Juli 2014. Nenek Asyani dijerat Pasal 12 juncto Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Asyani berdalih kayu itu miliknya yang diperoleh dari lahannya sendiri di Dusun Secangan, Situbondo.

Kasus Nenek Asyani telah menyita perhatian publik tak terkecuali para elite negeri ini. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bahkan secara khusus meminta penahanan Nenek Asyani yang hampir tiga bulan dibui dapat ditangguhkan. Bahkan, kasus tersebut mulai dijadikan komoditas politik menjelang suksesi pemilihan kepala daerah Situbondo 2015. Sebelum majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan melalui putusan sela yang dibacakan Senin (16/3) di Pengadilan Negeri Situbondo, para politikus mengumbar simpati dan menyatakan bersedia sebagai penjamin Nenek Asyani. Memang rakyat kecil acap dijadikan alat legitimasi dan permainan politik. Elite kurang peduli pada substansi dan advokasi persoalan hukum yang dihadapi masyarakat bawah. Mereka lebih tertarik pada kemasan dan menjadikannya sebagai isu politik yang seksi untuk mendulang dukungan.

Hukum ringkih

Kasus yang membelit Nenek Asyani menjadi potret supremasi hukum yang ringkih. Hukum tampil tak berdaya menangani kasus korupsi yang melibatkan kelompok elite, tapi pada saat bersamaan justru garang kepada orang lemah. Buktinya, untuk menyeret Nenek Asyani ke meja hijau penegak hukum tak perlu waktu lama. Berbeda dengan penanganan skandal Bank Century yang merugikan negara Rp6,7 triliun yang hingga kini tak jelas ujung pangkalnya. Aktor utama sampai detik ini tak terjamah karena memiliki akses kekuasaan, impunitas hukum, dan `jalur sutet' yang berbahaya apabila dibongkar.

Karena itu wajar jika penegakan hukum kerap meninggalkan jejak ironi. Wajar pula jika penanganan kasus korupsi selalu berakhir antiklimaks. Supremasi hukum yang berselingkuh erat dengan pragmatisme poli tik akan sulit membongkar akar kejahatan korupsi karena aib para penguasa bersembunyi di dalamnya. Seandainya hukum menunjukkan martabatnya dan berani menjaga independensi, betapa banyak pejabat publik di tingkat pusat maupun daerah dibui lantaran menyalahgunakan wewenang.

Nenek Asyani memang tidak memiliki pengaruh penting bagi jagat politik. Ia baru akan mendapatkan perhatian dari penguasa ketika bergulir menjadi isu nasional dan menjadi sorotan media. Berbeda dengan para koruptor yang mayoritas berasal dari politisi. Meski tindakannya telah merugikan negara, tetap mendapatkan perhatian penuh dan hak-haknya diperjuangkan. Sebagai contoh, Menteri Hukum dan HAM bakal merevisi peraturan pengetatan pemberian remisi kepada koruptor. Menurutnya, pengetatan remisi koruptor diskriminatif sehingga perlu ditinjau ulang. Langkah tersebut jelas mencerminkan hukum yang ringkih. Hukum tumpul ke atas, tapi menggilas rakyat kecil.

Mesin pembunuh

Ada persoalan serius dalam penerapan hukum pidana kita, saat hukum menjelma sebagai `mesin pembunuh' bagi kelompok proletar. Padahal, langkah pemidanaan memiliki fungsi subsider dan menjadi ultimum remidian ketika fungsi hukum lainnya telah ditempuh dan tidak berhasil.

Semestinya aparat hukum menjunjung tinggi asas kepantasan dan restorative justice, yakni mengalihkan dari proses pidana untuk diselesaikan secara musyawarah. Artinya, dalam kasus Nenek Asyani seharusnya cukup diselesaikan melalui jalur mediasi, bukan dibesar-besarkan layaknya perkara korupsi. Polisi memiliki diskresi untuk menyidik atau tidak menyidik sepanjang dapat dibenarkan oleh hukum.

Jerat hukum atas Nenek Asyani menyinggung nurani rakyat karena aparat hukum telah kebablasan memaknai peradilan pidana sebab mengalpakan proses mediasi sehingga segala tindak pidana harus diajukan ke meja hijau. Karena itu, bukan sekadar aspek substansi hukum yang mendesak diperbaiki.Betapapun paripurna sebuah aturan, jika dipegang oleh aparat hukum yang bermental menindas, tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan tidak akan tercapai. Dibutuhkan reformasi paradigma, peningkatan sumber daya, dan moral aparatur hukum sehingga melihat kasus Nenek Asyani tidak dengan kacamata kuda.

Hakim tentu tak bisa berbuat banyak ketika kasus itu dilimpahkan ke pengadilan. Hakim mengadili berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ketika perbuatan yang didakwakan telah memenuhi unsur, hakim secara sah dan meyakinkan harus menyatakan bersalah. Yang dilihat hakim bukan semata-mata nilai ekonomis kayu tersebut, melainkan juga jiwa jahatnya yang apabila tetap dibenarkan oleh pengadilan membawa dampak negatif dan mengesankan bahwa perbuatan mencuri dibenarkan oleh hukum.

Dahulu pernah mencuat kasus serupa berupa pencurian sandal jepit oleh anak di bawah umur dan sempat diproses secara pidana. Demi memenuhi unsur kepastian hukum, hakim ketika itu menyatakan terdakwa bersalah.

Namun, untuk memenuhi rasa keadilan, hakim mengembalikan terdakwa ke orangtuanya untuk dilakukan pembinaan. Nilai ekonomi barang curian menurut hakim tidak prinsip. Akan tetapi, barang orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan sudah memenuhi unsur pencurian.

Ke depan, kasus remeh-temeh selayaknya tidak sampai ke pengadilan karena selain memboroskan energi dan biaya, ada kanal penyelesaian yang lebih elegan. Penyelesaian mediasi dengan tujuan mendapatkan keseimbangan dan pemulihan keadaan justru dibutuhkan sebagai puncak tertinggi tujuan hukum.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Probolinggo Kelas IB

Jalan Raya Bromo KM.07 Kota Probolinggo
Probolinggo,
Jawa Timur 67223

(0335) 421736

(031) 4430559

[email protected]
Tabayun ([email protected])



Jam Layanan

Jam Kerja

Senin - Kamis :

Pukul 07.30 - 16.00

Jum'at :

Pukul 07.00 - 16.00

Jam Sidang

Senin - Jumat :

Pukul 08.30 - 15.30

 




banner